|
Selamat Datang, Register | Login
Home » Metro » Pemerintah Pusat Resmi Serahkan PBB ke Kota Malang

Pemerintah Pusat Resmi Serahkan PBB ke Kota Malang

Selasa, 29 Januari 2013 11:36:00  •  Oleh : redaksi  •    Dibaca : 449

MALANG- Medio 26 Desember 2012 menandai babak penting dari rencana pendaerahan PBB Perkotaan Kota Malang di tahun 2013. Bertempat di ruang sidang Balaikota Malang, dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Sistem Aplikasi, Basis Data PBB P2 (Perkotaan/Perdesaan) dan Soft Copy Peta PBB dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Malang.
Bertindak mewakili pemerintah pusat, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Ken Dwijugiasteadi didampingi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, Ashari, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, Bayu Kariskha. Sementara Kota Malang diwakili Sekretaris Daerah Kota Shofwan yang didampingi Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Mardioko.
Sekkota Shofwan menegaskan satu harapan besar tertanam untuk menjadikan PBB sebagai salah satu penopang bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.”Maka serah terima berbagai dokumen PBB dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Malang merupakan tahapan strategis serta sangat menentukan langkah keberhasilan pendaerahan dan pengelolaan PBB kota Malang, sehingga potensi sebesar Rp 43 miliar dari PBB akan menambah PAD Kota,” tegas Shofwan.
Nada optimisme juga disampaikan Kadispenda Kota Malang, Mardioko yang mengacu pada keberhasilan kota Malang secara berturut – turut dalam lunas PBB Perkotaan dari tahun 2008 terealisasi 102, 54 persen, 2009 101,84 persen, 2010 106,43 persen, 2011 101,75 persen dan hingga Minggu I Desember 2012 PBB Kota Malang telah terealisasi 114,63 persen%. “Terima kasih serta penghargaan kami sampaikan kepada jajaran Kanwil DJP Jatim III, KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Malang Utara serta Direktorat Keuangan di Pusat yang telah memberikan dukungan perjalanan PBB selama ini hingga lancarnya proses pendaerahan PBB,” imbuh Mardioko.
Salah satu kunci keberhasilan lunas PBB dimaksud adalah cetak sedini mungkin diawal tahun dan segera dapat terdistribusi kepada masyarakat secepat mungkin di awal awal bulan. Karena itu dengan diserahterimakannya berbagai dokumen penting PBB dimaksud akan menentukan percepatan proses sebagai awal sukses penyelenggaraan PBB di kota Malang.
Demikian halnya, dengan telah diserahkannya PBB, maka terkait dengan pelayanan pajak BPHTB, akan dapat diberikan layanan sedini mungkin melalui pemberitahuan / keterangan sementara atas NJOP sebagai pedoman perhitungan BPHTB. Artinya tidak terjadi stagnan atau kevakuman layanan pada masa transisi awal penyerahan PBB.
Ada pun beberapa langkah persiapan yang telah dilakukan kota Malang dalam pendaerahan PBB mencakup 4 P + S, yakni Peraturan, Personel, Pembiayaan, Peralatan serta Sarana dan Prasarana.
Pada aspek peraturan diantaranya telah diundangkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang PBB dengan besaran tarif ditetapkan untuk NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) sampai dengan Rp 1 M ditetapkan sebesar 0,1 persen per tahun dan untuk NJOP diatas Rp 1 M ditetapkan sebesar 0,2 % pertahun. Di aspek personel telah dilakukan bimtek selama 1 bulan untuk 10 pegawai Dispenda di balai diklat STAN Arjosari kerjasama dengan Kanwil DJP III Jawa Timur dan STAN. Selain itu, peningkatan kompetensi SDM melalui magang di Kantor KPP Malang Utara dan KPP Malang Selatan, pembekalan teknis tenaga IT yang diselenggarakan Kementerian Keuangan di Bandung Jawa Barat. Juga mengikutsertakan 2 personel Dispenda untuk menempuh pendidikan D1 STAN spesifikasi OC dan Penilai serta memohon kepada Walikota Malang melalui BKD agar tidak memutasi personel Dispenda yang telah memiliki kemampuan teknis pengelolaan PBB.
Beberapa peralatan mendasar yang telah dipersiapkan diantaranya adalah komputer server, printer printonik, printer plotter dan oracle data base yang akan menopang SISMIOP yang diberikan Pemerintah Pusat. Ada pun untuk optimalisasi pelayanan juga telah dipersiapkan gedung khusus layanan PBB yang berlokasi di gedung B Perkantoran Terpadu Kota Malang.
Sementara itu mengawali penyampaian SPPT PBB 2013 sekaligus launching pendaerahan PBB Kota Malang 2013, rabu 30 Januari 2013 berlokasi di depan Balaikota Malang digelar Launching Pendaerahan PBB Kota Malang dan Penyampaian SPPT PBB 2013 sekaligus pekan panutan pembayaran PBB 2013.
Menandai launching pendaerahan PBB Kota Malang Tahun 2013, juga dilakukan penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Kota Malang dengan Tim Penggerak PKK Kota Malang tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan Ketetapan di bawah Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
Pajak Dari Rakyat Untuk Rakyat dan Melangkah Bersama “Wong Cilik” menjadi spirit dari kerjasama ini sehingga pada akhirnya pajak mampu menjadi pilar kemandirian daerah,”  tegas Ketua TP PKK Kota Malang Dra. Heri Pudji Utami, M.AP. .ril/noor-KP

Baca "Metro" Lainnya

Komentar Anda